Kamis, 25 Juni 2009

Menag Minta Aparat Depag Netral Pada Pilpres 2009

Jakarta, 25/6 (Pinmas)--Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni meminta aparat Departemen Agama baik pusat dan daerah untuk bersikap netral tidak memihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta tidak menjadi calo atau broker pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

"13 hari lagi Pilpres, kita sebagai pihak yang dekat masyarakat agar bersikap bijak," kata Menag Maftuh pada acara konsultasi koordinator tindak lanjut hasil pengawasan Depag tahun 2009 di Jakarta, Kamis (25/6), yang diikuti pejabat eselon I dan II serta kepala kanwil Depag seluruh provinsi.

Menag mengatakan, pejabat Depag di daerah dari mulai kantor wilayah sampai KUA (kantor urusan agama) selama ini dekat dengan masyarakat. "Kita tidak boleh mempengaruhi, biarkan masyarakat punya pilihan sendiri," ujar Maftuh.

Diingatkan bahwa pada Pilpres nanti bisa terjadi gesekan di masyarakat yang
yang perlu dieratkan kembali. Sementara jajaran Departemen Agama ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat,

"Setelah pemilu tugas berat membenahi pertentangan yang telah timbul. Kalau kita sudah mulai memilih satu warna tentu akan menambah sulitnya . karena itu lebih bagus ya kita netral," tandasnya.

Maftuh menambahkan, agar aparat Depag menghargai pilihan sesuai hak masing-masing. "Saya sudah punya pilihan sendiri yang tentunya hak saya untuk memilih, demikian yang lain tidak usah saling mempengaruhi jadi kita akan lebih mudah melaksanakan tugas ini." ingatnya. (ks)

Hasil Pengawasan Itjen Depag 2004-2009 Selamatkan Uang Negara Rp 83,2 M

akarta, 25/6 (Pinmas)--Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Depag periode 2004-2009 telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan telah disetorkan ke kas Negara sebesar Rp 83,2 Milyar.

Demikian dikemukakan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dalam pengarahan kepada peserta Konsultasi Koordinator Tindak Lanjut Hasil (KLTH) Pengawasan Departemen Agama (Depag) Tahun 2009, yang diselenggarakan Itjen Depag, di Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut Menag, hasil pengawasan Itjen Depag, telah menyelamatkan keuangan negara dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp 83,2 miliar. Sementara itu, hasil pemeriksaan BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan telah dipertanggungjawabkan Rp 1,37 triliun, 14,5 juta Dolar AS, dan 29,8 juta Riyal Saudi, dan hasil pengawasan BPKP telah berhasil menyelamatkan keuangan Negara dan telah disetrkan ke kas Negara sebesar Rp 1,07 triliun.

Hadir dalam acara bertema Implementasi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Good Governance Depag ini, antara lain, Inspektur Jenderal Depag Mundzir Suparta, Auditor Utama BPK Djunaedhi Adie Susanto, para pejabat eselon I Depag, Rektor UIN/IAIN/IHDN, Kakanwil Depag se Indonesia, Ketua STAIN dan pejabat eselon II Depag Pusat.

Menteri Agama menegaskan, sekecil apapun bentuk korupsi harus diperangi dan dihilangkan, terlebih Departemen Agama seharusnya menjadi departemen moral. "Pemberantasan korupsi di lingkungan Depag, tidak dapat ditawar-tawar lagi," ucapnya.

Menag menyebutkan, gerakan antikorupsi yang di gencarkan pemerintah merupakan momentum penting bagi pemberantasan korupsi secara nasional termasuk di Depag. "Korupsi adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama maupun norma peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Ancaman hukuman pida bagi pelaku, kata Menag, adalah cambuk bagi para pelakunya, namun yang lebih penting adalah upaya terus menerus mencegah peluang terjadinya tindakan korupsi. "Pengawasan melalui ajaran agama yang tertanam dalam hati nurani, langkah preventif yang digalakkan," katanya.

Menag menjelaskan, sampai saat ini, opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Depag masih disclaimer, disebabkan antara lain, belum sempurnanya pengelolaan asset barang milik Negara, penyusunan laporan akutansi instans pemerintah, dan permasalahan penerimaan Negara bukan pajak.

Empat Komitmen

Maftuh mengatakan, ada 4 komitmen yang dijalankan dan direalisasikannya secara maksimal sejak pertama dilantik sebagai Menag oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama, peningkatan penyelenggaraan haji. Kedua, pembangunan pendidikan. Ketiga, peningkatan kualitas beragama dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama. Dan keempat, pembangunan tata kelola kelembagaan Depag, yang di dalamnya termasuk pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Irjen Depag Mundzir Suparta mengatakan, pendekatan reformasi birokrasi dilakukan dengan berbagai pendekatan secara teoretis dan konseptual.

"Pendekatan diperlukan dalam rangka membangun birokrasi yang efisien, efektif, produktif, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya.

Menurut Irjen, ada dua hal mendasar yang menjadi tujuan reformasi birokrasi Depag. Yaitu, perubahan cara berpikir (mindset), dan perubahan manajemen berbasis kinerja.(ts)

Sekjen Depag: Tahun Ini Negara Mempercayakan Anggaran Rp26,5 Triliun

Jakarta, 25/6(Pinmas)-- Sekjen Departemen Agama H Bahrul Hayat mengatakan selama ini Departemen Agama dinilai sebagai "departemen yang disorot memiliki tingkat korupsi yang cukup besar" di Indonesia. Tetapi dalam lima tahun terakhir ini telah dilakukan pembenahan-pembenahan luar biasa, yang pada akhirnya dapat membalikkan keadaan ke arah positif. Ini dibuktikan dengan kepercayaan Negara kepada Deparemen Agama dengan memberikan anggaran tahun 2009 sebesar Rp26,7 triliun.

"Coba kalau kita telusuri anggaran Departemen Agama tahun 2004 hanya sebesar Rp3,5 triliun, tahun 2005 naik menjadi Rp5 triliun. Ketika saya ditugaskan mengelola Departemen Agama bulan Juli tahun 2006 total anggaran Depag hanya Rp9,7 triliun. Tapi dalam tiga tahun terakhir ini naik pesat menjadi Rp26,7 triliun," papar Bahrul Hayat ketika membuka Konsultasi Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Departemen Agama Tahun 2009 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/6) malam. Konsultasi tersebut berlangsung sampai 27 Juni 2009.

Sekjen yang mewakili Menteri Agama H Maftuh Basyuni memaparkan bahwa anggaran sebesar Rp26,5 triliun merupakan terbesar peningkatan dari 10 Departemen tercepat dalam tiga tahun ini. Adapun Depdiknas terbesar pertama karena memang sejak dulu anggaran mereka sudah besar, begitu juga Polri, Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Departemen Pekerjaan Umum sudah besar sejak dulu. "Ini merupakan tanangan terberat bagi kita dalam pengelolaan program. Tidak sederhana dan tidak mudah dilakukan. Yang dapat melakukan adalah kita."

Memang, lanjut Bahrul, sampai sekarang masih ada sebagian orang yang menilai Departemen Agama jalan di tempat, jelek, korup dan lain-lain. "Tapi yang jelas kita telah banyak berbuat untuk membenahi semua itu dan memang sulit membalikkan citra negatif menjadi positif. Apapun yang kita lakukan diiringi dengan keikhlasan dan kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Manusia bisa berencana, tetapi Allah juga yang menentukan semuanya."

Bahrul mengatakan program yang dilakukan pejabat di Departemen agama dari yang sangat konkret seperti pembangunan gedung sampai yang abstrak pembinaan umat berjalan sesuai aturan. Memang, pembangunan agama di Indonesia masih dihadapkan pada pesoalan kualias kehidupan beragama yang belum memadai. Pengaruh hedonism, individualistic, permissive, dan gangguan lainnya menghamat masyarakat untuk lebih meninkatkan kehidupan beragama.

Akhir-akhir ini, kata Bahrul, muncul gejala berpikir pragmatis di tengah masyarakat dengan munculnya aliran sempalan seperti kasus Lia Eden, Ahmad Mosadeq dan Satrio Piningit, maupun kasus tiket masuk surga, termasuk fenomna dukun cilik Ponari. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan bagi Departemen Agama dalam memberikan pembinaan, pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai agama pada masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama, Departemen Agama telah menghasilkan berbagai kebijakan dan program kerja di bidang peningkatan pemahaman dan penghayatan agama, seperti: memberikan bantuan operasional dan pembinaan pnyuluh atau juru penerang agama; bantuan pengadaan buku-buku keagamaan; bantuan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha; antuan pnylenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan; dan pemanfaatan mdia televise untuk pembelajaran keagamaan.

Sedangkan di bidang pelayanan kehidupan beragama, telah dilakukan kegiatan seperti pemberian bantuan pemangunan rumah ibadat terutama bagi masyarakat korban bencana, pasca kerusuhan social dan masyarakat terpcencil; bantuan sarana pealatan peribadatan; pengadaan kitab sui, buku maupun media keagamaan lainnya; penguatan lembaga dan pranata keagamaan; penguatan status hokum anah wakaf, anah geeja, pura, dan vihara; penataan KUA mlalui: program pemberian bantuan sarana dan prasarana, pemilihan KUA teladan, pembentukan KUA pada kecamaan pmekaran, perbaikan manajmen pelayanan KUA, dan pembanunan gedun balai nikah dan penasihat perkawinan. (dik)

Menag: Hingga Akhir Tugas Permasalahan Haji Masih Ada

Jakarta, 24/6 (Pinmas) - Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji serta penyempurnaan sistem dan manajemen tidak semata-mata ditentukan oleh aturan-aturan tertulis yang dibuat, tetapi juga ditentukan oleh sikap, komitmen dan tindakan para pelaksana di lapangan.

"Namun dari awal sampai mau akhir tugas saya masih ada permasalahan, rupanya tangan saya lebih kecil dari tangan-tangan kotor," kata Menag Maftuh pada silaturahmi dan deklarasi Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu (24/6)

Menag mengatakan, sejalan dengan perkembangan kesadaran beragama di tanah air minat dan kemampuan umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat. Namun disisi lain, sorotan publik terhadap pelayanan haji juga makin tajam. Hal itu mengharuskan pemerintah untuk selalu melakukan evaluasi dan mengupayakan perbaikan sistem dan manjemen serta peningkatan pelayanan haji dalam semua aspeknya.

Dalam kaitan dengan pembinaan jemaah haji, kata Menag, sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008, bahwa masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.

"Saya mengharapkan asosiasi KBIH yang terbentuk di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama agar dapat berperan melaukan bimbingan kepada calon jemaah haji sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci," kata Maftuh.

Dikatakan, kelompok bimibngan adalah organisasi yang berfungsi melakukan bimbingan jemaah, bimbingan yang dilakukan harus lebih mengarah pada penguasaan manasik haji sesuai pola dan standar yang ada. Kelompok bimbingan adalah bukan sebagai penyelenggara haji

"Tahun ini saya banyak mengambil tindakan terhadap kelompok bimbingan ibadah haji, karena mereka tidak bertanggung jawab," tandas Menag.

Ditanya wartawan tentang penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disepakati Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI, Maftuh mengatakan, masih menunggu Surat Keputusan Presiden tentang BPIH tahun 2009 ini.

"Kita sudah sampaikan kepada bapak Presiden, kita tunggu karena beliau sedang sibuk. Nanti kalau sudah selesai kan beliau tanda tangani, saya harapkan dalam waktu dekat ini supaya persiapan dapat kita lakukan," ujarnya.

Mengenai paspor haji, Menag mengatakan, pihaknya sudah minta kepada pemerintah Arab Saudi agar memberi kelonggaran sehingga jermaah haji Indonesia bisa menggunakan paspor haji (coklat). "Kalau memang tidak bisa sebagai tamu yang baik kita ikuti, dengan segala resiko," ucap Maftuh. (ks)

Selasa, 16 Juni 2009

Pemerintah dan DPR Sepakat BPIH 2009

Jakarta, 15/6 (Pinmas)--Pemerintah dan DPR dalam rapat kerja Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dengan komisi VIII DPR-RI, Senin (15/6) malam menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2009 dengan perhitungan rata-rata terjadi kenaikan pada komponen US dollar 38 USD, dan penurunan komponen rupiah sebesar Rp 401.000,-

Menurut Menag, BPIH 2009 untuk embarkasi Aceh 3.243 USD, Medan 3.333 USD, Batam 3.409 USD, Padang 3.329 USD, Palembang 3.377 USD, Jakarta 3.444 USD, Solo 3.407 USD, Surabaya 3.512 USD, Banjarmasin 3.508 USD, Balikpapan 3.544 USD, Makassar 3.575 USD. Biaya BPIH seluruh embarkasi tersebut ditambah dengan komponen rupiah sebesar Rp 100.000,- untuk biaya asuransi jemaah haji.

Jika dibanding dengan BPIH tahun lalu, kata Menag, BPIH Aceh mengalami penurunan 15 USD, Medan naik 42 USD, Batam naik 117 USD, Padang naik 72 USD, Palembang turun 3 USD, Jakarta naik 14 USD, Solo naik 27 USD, Surabaya naik 83 USD, Banjarmasin turun 9 USD, Balikpapan naik 26 USD, dan Makassar naik 58 USD.

Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR-RI Hasrul Azwar, Menag memaparkan, komponen BPIH yang mengalami kenaikan adalah sewa pondokan di Mekkah dan Madinah serta kenaikan biaya catering. "Konsumsi jemaah selama berada di Armina dan Madinah menjadi 8 Saudi Riyal, mengalami kenaikan 1 SR dibanding tahun lalu," ucap Menag.

Kenaikan biaya pondokan dan konsumsi per jemaah di Arab Saudi, kata Menag, rata-rata adalah 650 Saudi Riyal atau setara dengan 174,7 USD dengan asumsi 1 USD sama dengan 3,72 SR.

Menyangkut tarif penerbangan haji, ucap Menag, terjadi penurunan komponen penerbangan, PT.Garuda Indonesia menurunkan rata-rata 91 USD dan Saudi Arabian Airlines menurunkan rata-rata 45 USD.

Menag menambahkan, biaya operasional dalam negeri dari tahun lalu Rp 501.000,- , tahun 2009 hanya Rp 100.000,- mengalami penurunan Rp 401.000,-. Karena biaya tersebut disubsidi melalui dana optimalisasi setoran awal jemaah haji, kecuali asuransi.

Hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR soal besaran BPIH 2009 selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk diterbitkan peraturan presiden tentang hal tersebut. (ts)

Kamis, 11 Juni 2009

Pelantikan Kepala Seksi Mapenda Kadepag Kab. Sukabumi dan Ka. Tu MAN Jampangtengah



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan



Pengucapan Sumpah Jabatan

Rabu, 10 Juni 2009

Presiden : Tunjangan Profesi Guru Sudah Ditandatangani

Semarang,9/6(Pinmas)--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Tunjangan Profesi untuk guru sudah ditandatangani.

"Peraturan tersebut sudah dintandatangani, kini tinggal dilaksanakan dan dijalankan," ujarnya ketika memberikan sambutan pada acara peresmian gedung IKIP PGRI Semarang, Selasa (9/6).

Pernyataan presiden tentang penadatanganan PP tentang tunjangan profesi itu dilakukan sambil berpantun.

Pantun pertama yang dibawakan Presiden SBY, yakni "bunga selasih dari Weleri, terima kasih PGRI". Selanjutnya, presiden kembali membawakan pantuan, "dari bukit salawah berkunjung ke kintamani, Peraturan Pemerintah tentang tunjangan profesi sudah ditandatangani".

Ratusan guru yang hadir bertepuk tangan menyambut pantun yang dibawakan Presiden RI tersebut.

Di tempat yang sama, Menteri Pendidikan Nasional RI Bambang Sudibyo menegaskan bahwa PP nomor 41 tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru memang sudah ditandatangani. "Penandatanganan baru saja dilakukan, kemarin," ujarnya.

Rektor IKIP PGRI Sulistiyo menyambut gembira atas penandatanganan PP tersebut, karena kesejahteraan guru dan dosen meningkat.

Ia memastikan, gaji yang akan diterima para guru dan dosen mencapai Rp3 jutaan lebih, karena gaji pokok yang diterima mencapai dua kali lipatnya.(ant/ts)

Pengumuman BPIH Ditunda, Ada Kemungkinan Garuda Turunkan Biaya Penerbangan Haji

Jakarta, 9/6 (Pinmas)--Sedianya pemerintah mengumumkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hari ini, (Rabu 10/6). Namun pihak DPR meminta penundaan rapat kerja dengan Menteri Agama. Ini ditegaskan Abdul Ghofur Djawahir, Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Depag, dalam perbincanagn dengan Republika di Jakarta Selasa (9/6).

``Mundur, tidak jadi besok (hari ini red.) karena DPR mengundurkan waktunya, rakernya mundur dan belum ada ketentuan (sampai kapan). Besok diganti rapat DPR dengan Pak Dirjen Haji. Jadi ada pendalaman-pendalaman lagi, sebelum diputuskan besaran BPIH,`` kata Ghofur.

Salah satu materi yang akan dibahas dalam rapat dengan Dirjen Haji ini menurut Ghofur, adalah adanya kemungkinan pihak PT Garuda menurunkan lagi biaya pesawat bagi jamaah haji. ``Jadi ada kemungkinan (penurunan dari Garuda)), tapi ya pembahasannya baru besok,`` kata Ghofur. Sementara dari pihak maskapai Saudia Airlines menurut Ghofur belum ada perkembangan lagi apakah mau menurunkan biaya penerbangan atau tidak. ``Pihak Saudia belum ada perkembangan lagi,`` kata Ghofur.

Dua hari sebelumnya, Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menegaskan bahwa keputusan besaran BPIH akan dilakukan pada Rabu hari ini, saat raker dengan DPR. ``Keputusannya tanggal 10 Juni 2009," kata Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni usai menghadiri peringatan Hari Jadi ke-76 Gerakan Pemuda Ansor di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Ahad (7/6) kemarin. ``Apakah ongkos haji jadi dinaikkan, tunggu saja tanggal 10 Juni,`` papar Menag.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2009 jamaah Indonesia diperkirakan naik 84 dolar AS atau sekitar Rp 839.580. Kenaikan itu disebabkan komponen pemondokan dan katering naik 174,7 dolar AS atau sekitar Rp 1.746.126 sedangkan komponen penerbangan turun 91 dolar AS atau sekitar Rp 909.545. Selisihnya 83,7 dolar AS dan dibulatkan menjadi 84 dolar AS. Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah itu, semula dijadwalkan akan diputuskan dalam raker dengan Menag hari ini.

Lebih lanjut dikatakan Ghofur, pihaknya terus melakukan persiapan-persiapan menjelang musim haji tahun 2009 ini. ``Tim perumahan kami di sana, baik yang di Madinah maupun di Mekah, saat ini tengah menyelesaikan soal katering di sana,`` ungkap Ghofur.

Dikatakan Ghofur, pemerintah akan tetap menggunakan sejumlah hotel sebagai transit jamaah haji di Jedah. ``Jadi pihak Madinatul Hujjaj, saat ini merencanakan pembangunan tower baru di tempat itu dan dimulai pembangunannya dalam waktu dekat ini. Nantinya kita akan menggunakan tower baru itu. Jadi tanahnya bekas bandara dan luas sekali, mereka akan bangun tower baru di sana,`` papar Ghofur. Karena rencana pembangunan tower baru di kompleks Madinatul Hujjaj tersebut, pemerintah memutuskan untuk transit jamaah haji selama di Jedah akan ditempatkan di sejumlah hotel.(osa/ts)